Diskusi yang diadakan di ruang serbaguna kementerian komunikasi dan informatika (kemkominfo) menghadirkan topik mengenai tata kelola internet. Apa itu tata kelola internet ? World Summit on the Information Society (WSIS) memberikan definisi tentang “tata kelola Internet” sebagai berikut:

Pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, prosedurprosedur pembuatan keputusan, dan program-program yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet secara bersama-sama, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing.

Model tata kelola Internet faktanya terbilang kompleks karena melibatkan begitu banyak isu, pelaku, mekanisme, prosedur juga instrumen. Sifat dari tata kelola Internet, diwarnai oleh sejumlah kemungkinan yang bisa mempercepat proses perubahan, dan sederet tantangan yang menentukan tujuan pengembangan kebijakan untuk alasan tertentu. Dalam banyak kasus, sebuah problematika menjadi gejala atas sejumlah problematika lainnya.

Termasuk di Indonesia, perlu adanya tata kelola Internet Indonesia yang dirumuskan bersama oleh pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder), yaitu dari unsur pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis. Harapannya, dengan semangat dialog yang kolaboratif, egaliter dan inklusif antar para pihak, maka penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan tata kelola Internet di Indonesia akan menjadi lebih baik kedepannya. Tata kelola Internet yang professional, transparan dan akuntabel akan dapat mendorong pemaksimalan potensi manfaat dan dampak positif Internet untuk masyarakat Indonesia, serta meminimalisir potensi kerugian dan dampak negatifnya.

Pada 1 November 2012, komunitas internet Indonesia mendeklarasikan Indonesia – Internet Governance Forum (ID-IGF), yang menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama secara multistakeholder dalam tata kelola internet. Deklarasi tersebut, ditandatangani oleh 20 perwakilan, yang hasilnya antara lain penyelenggaraan IGF ke 8 bulan Oktober 2013 di Bali, Indonesia. IGF ke-8 adalah forum global yang diinisiasi oleh PBB yang menyebarkan isu tentang tata kelola internet secara multistakeholder. Namun, ID-IGF tidak hanya mengurusi mengenai forum IGF saja melainkan forum lainnya yang masih berhubungan dengan tata kelola internet.

Proses kerjasama pemangku kepentingan majemuk di ID-IGF terus berlanjut, antara lain pada bulan Agustus 2014 telah dilaksanakan Dialog Nasional. Dialog Nasional tersebut dihadiri oleh 366 peserta dari para multi – pemangku kepentingan. Peserta tersebut mengikuti 12 panel diskusi, yang dibagi menjadi beberapa tema antara lain infrastruktur, sosialbudaya, ekonomi dan hukum.

Dalam diskusi publik ini didatangkan pembicara utama yaitu Dr Jovan Kurbalija, penulis buku Internet Governance. Berikut sekilas mengenai Jovan Kurbalija :

Dr Jovan Kurbalija is the founding director of DiploFoundation and Head of the Geneva Internet Platform. He is a former diplomat with a professional and academic background in international law, diplomacy, and information technology. In 1992, he established the Unit for IT and Diplomacy at the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies in Malta. In 2002, after more than ten years of successful work in training, research, and publishing, the Unit evolved into DiploFoundation. This organisation is specialized in the training of diplomats in Internet policy issues. Kurbalija directs online learning courses on ICT and diplomacy and lectures in academic and training institutions in Switzerland, the United States, Austria, the United Kingdom, the Netherlands, and Malta. His main areas of research are diplomacy and the development of an international Internet regime, the use of hypertext in diplomacy, online negotiations and diplomatic law. He is the author of An Introduction to Internet Governance book, which has been translated into eight languages and is now in its 6th edition. At the age of 50, Kurbalija is the very image of the Internet: frenetic, captivating, and globalised. He has been studying the issue of the Internet for twenty years, all around the world, before he finally settled in Geneva, where more than 50% of the decisions about the Internet are being made. ‘We must listen, explain, and share, to build mutual confidence. This is the key of e-diplomacy.’ Kurbalija has inherited this wisdom from his own personal experience. He comes from Belgrade, a ‘fascinating city at the crossroads of East and West’, from a country of ex-Yugoslavia, which he saw disappear from the maps in just one day. It was in 1992, at the end of the Balkans conflict. ‘My country became virtual. So I’ve chosen virtual e-diplomacy,’ he quips. In everyday life, the loss of his ‘homeland’ inspires him to be humble, but also to respect small states and their claims. Within DiploFoundation, he works to strengthen their participation in digital issues by giving them a voice.

– http://giplatform.org/resources/ambassador-internet-jovan-kurbalija

– http://www.diplomacy.edu/courses/faculty/kurbalija